Persamaan Desa dan Negara: Ternyata Trias Politika Berlaku Juga, Lho!

darustation | 6 Juli 2025 | Pemerintahan | Tidak ada Komentar

Pernah nggak sih kamu kepikiran, sebenarnya desa itu miniatur negara? Walaupun skalanya jauh lebih kecil, tapi struktur dan fungsinya mirip banget dengan negara pada umumnya. Bahkan, kalau ditelusuri lebih dalam, prinsip Trias Politika yang menjadi dasar negara demokrasi juga hidup dan berlaku di level desa.

Lho, kok bisa?

Yuk kita bahas satu per satu, biar kamu makin paham gimana pentingnya menata pemerintahan desa secara adil, jujur, dan demokratis.

🧠 Apa Itu Trias Politika?

Sebelum kita masuk ke pembahasan desa, mari kita ulang sebentar pelajaran dari Montesquieu—filsuf asal Prancis yang mencetuskan gagasan Trias Politika. Menurut beliau, agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka kekuasaan dalam suatu negara harus dipisahkan menjadi tiga cabang:

Eksekutif – bertugas menjalankan pemerintahan, seperti presiden dan para menteri.
Legislatif – bertugas membuat peraturan perundang-undangan, seperti DPR dan DPD.
Yudikatif – bertugas mengawasi dan menegakkan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dengan sistem ini, masing-masing lembaga saling mengawasi (check and balance) sehingga tidak ada yang terlalu dominan dan semena-mena.

🏡 Desa = Negara Mini? Serius?

Yes, serius!

Mari kita bandingkan secara sistematis. Di negara kita, perannya terbagi seperti ini:

Fungsi	Tingkat Negara	Tingkat Desa
Eksekutif	Presiden dan Menteri	Kepala Desa (di beberapa daerah disebut Kuwu atau Jaro)
Legislatif	DPR, DPRD	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Yudikatif	Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi	Lembaga Adat / Forum Musyawarah Desa (nonformal)

Nah, meskipun di desa tidak ada lembaga peradilan resmi, fungsi yudikatif ini sering dijalankan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, atau forum penyelesaian konflik desa. Mereka mungkin nggak punya kewenangan hukum formal, tapi tetap dihormati dan punya pengaruh dalam menjaga ketertiban sosial di desa.

👳‍♂️ Jaro dan Kuwu: Masih Ada?

Di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, istilah “Jaro” dan “Kuwu” masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kuwu: Istilah ini banyak digunakan di wilayah Cirebon, Indramayu, Brebes, dan sekitarnya, sebagai sebutan untuk kepala desa. Misalnya: “Kuwu Desa Kalimati baru saja dilantik.”
Jaro: Di beberapa daerah di Banten dan sebagian wilayah Sunda lainnya, istilah ini mengacu pada pemimpin wilayah adat atau kepala kampung, atau juga bisa berarti perangkat desa. Contoh: “Jaro Udin jadi penghubung antara warga dengan kepala desa.”

Meskipun secara hukum formal istilah yang diakui adalah Kepala Desa, tapi sebutan seperti Kuwu dan Jaro masih tetap eksis sebagai istilah budaya dan lokalitas. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai tradisi dan adat istiadat masih menyatu erat dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.

🔄 Boleh Nggak Sih Saling Berkompromi?

✅ Kompromi Positif = Kolaborasi Sehat

Contohnya:

Kepala desa dan BPD duduk bersama, menyusun Peraturan Desa (Perdes).
Tokoh adat dilibatkan saat terjadi konflik antar warga.
Semua pihak saling mendukung program yang transparan dan bermanfaat.

❌ Kompromi Negatif = Kolusi Berjamaah

Contohnya:

Kepala desa dan BPD menyetujui proyek “titipan” tanpa konsultasi warga.
Dana desa digunakan secara tidak transparan.
Lembaga adat dijadikan alat untuk meredam kritik.

Kompromi negatif seperti ini adalah bibit penyalahgunaan kekuasaan, dan bisa merusak kepercayaan warga terhadap lembaga desa.

🧭 Desa Harus Jadi Cerminan Demokrasi Sehat

Kalau kita sepakat bahwa desa adalah miniatur negara, maka kesehatan demokrasi di desa akan mencerminkan kualitas demokrasi nasional.

Bayangin kalau satu desa saja sudah sarat konflik, banyak manipulasi, dan ketidakadilan—bagaimana dengan ratusan ribu desa lainnya di Indonesia?

Maka:

Kepala Desa, Kuwu, atau Jaro jangan semena-mena.
BPD harus aktif dan berani bersuara.
Tokoh adat dan warga tidak boleh apatis.

Demokrasi sehat hanya bisa terjadi kalau semua unsur desa berperan aktif, saling mengingatkan, dan menjalankan fungsi masing-masing secara jujur dan adil.

✨ Penutup: Demokrasi Dimulai dari Desa

Mari kita jaga nilai-nilai demokrasi mulai dari yang paling dekat dengan kita: desa. Jangan tunggu jadi pejabat tinggi untuk peduli. Cukup jadi warga desa yang melek informasi, mau bersuara, dan ikut terlibat dalam proses pembangunan.

Dari desa, untuk Indonesia.