Pentingnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Tantangan di Pedesaan

Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain memberikan rasa aman, PJU juga berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan keseharian warga, terutama di malam hari. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia yang masih belum memiliki fasilitas penerangan jalan meskipun listrik sudah tersedia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kondisi ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa masyarakat terkesan diam saja?

Manfaat PJU bagi Kehidupan Masyarakat

Lampu penerangan jalan umum memiliki berbagai manfaat yang signifikan, di antaranya:

1. Keamanan: Jalan yang terang dapat mencegah tindak kejahatan seperti pencurian atau perampokan. Penerangan memberikan rasa aman bagi warga, terutama anak-anak dan perempuan yang sering melintasi jalan di malam hari.
2. Keselamatan: Risiko kecelakaan lalu lintas berkurang drastis dengan adanya penerangan jalan. Pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki dapat melihat dengan jelas kondisi jalan di malam hari.
3. Mobilitas Malam Hari: PJU mempermudah mobilitas warga, termasuk mereka yang bekerja hingga malam atau yang memiliki kegiatan seperti pasar malam.
4. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan penerangan yang memadai, warga dapat menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan produktif.
5. Dukungan Ekonomi Lokal: Penerangan memfasilitasi kegiatan ekonomi, seperti usaha warung malam atau aktivitas perdagangan.

Mengapa PJU Masih Minim di Pedesaan?

Meskipun manfaatnya begitu besar, kenyataannya banyak desa yang masih gelap gulita di malam hari. Beberapa alasan di balik kondisi ini antara lain:

1. Anggaran Terbatas: Pemerintah desa mungkin tidak memiliki cukup dana untuk pengadaan dan pemasangan PJU. Dana desa sering kali dialokasikan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum.
2. Prioritas Pembangunan yang Salah: Beberapa pemerintah daerah lebih fokus pada proyek besar di wilayah perkotaan, sehingga desa sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan.
3. Kurangnya Kesadaran Pentingnya PJU: Baik di tingkat pemerintah desa maupun masyarakat, sering kali belum ada kesadaran bahwa penerangan jalan adalah kebutuhan dasar.
4. Minimnya Koordinasi: Ketidakharmonisan antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota sering kali menjadi penyebab keterlambatan pembangunan infrastruktur seperti PJU.

Mengapa Semua Orang Diam Saja?

Salah satu aspek yang mengkhawatirkan adalah sikap pasif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Beberapa faktor penyebabnya adalah:

1. Ketidakpedulian Warga: Banyak warga merasa bahwa penerangan jalan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, sehingga mereka tidak tergerak untuk menyuarakan kebutuhan ini.
2. Minimnya Informasi: Warga mungkin tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi atau mengusulkan proyek penerangan jalan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang).
3. Kultur Pasrah: Sikap “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan sering kali menjadi penghambat perubahan. Warga cenderung menerima kondisi tanpa berusaha mencari solusi.
4. Kurangnya Pemimpin Lokal yang Proaktif: Jika kepala desa atau tokoh masyarakat tidak memperjuangkan kebutuhan ini, maka warga pun akan cenderung apatis.

Hak Masyarakat dan Tanggung Jawab Pemerintah

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang memadai, termasuk PJU. Mereka juga memiliki hak untuk:

1. Berpartisipasi dalam Musrenbang: Warga dapat menyuarakan kebutuhan penerangan jalan dan mendorong pemerintah desa untuk memasukkannya dalam prioritas anggaran.
2. Mengawasi Penggunaan Dana Desa: Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa digunakan, termasuk apakah ada penyalahgunaan atau ketidakefisienan dalam pengelolaannya.
3. Melapor ke Instansi Terkait: Jika pemerintah desa atau daerah tidak merespons kebutuhan ini, warga dapat melaporkannya ke instansi yang lebih tinggi, seperti Ombudsman atau Kementerian Dalam Negeri.

Solusi untuk Mengatasi Masalah PJU di Pedesaan

1. Musyawarah dan Advokasi: Masalah penerangan jalan harus dibahas dalam Musrenbang agar masuk dalam rencana pembangunan desa.
2. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah: Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan bantuan teknis maupun anggaran.
3. Swadaya Masyarakat: Jika anggaran pemerintah terbatas, warga bisa menggalang dana secara swadaya untuk memasang lampu jalan sementara, seperti lampu tenaga surya.
4. Pelibatan Pihak Swasta: Perusahaan-perusahaan di sekitar desa dapat diajak bekerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kesimpulan

Minimnya penerangan jalan di pedesaan adalah masalah serius yang memengaruhi keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Diam bukanlah solusi. Warga perlu aktif menyuarakan kebutuhan mereka, sementara pemerintah harus lebih tanggap dan transparan dalam mengelola anggaran pembangunan. Dengan kerja sama yang baik, penerangan jalan bukan lagi sekadar impian, tetapi menjadi kenyataan yang meningkatkan kualitas hidup seluruh warga. (DS)