Pemimpin Tertinggi Iran Tak Hidup Mewah, Sementara di Indonesia Kepala Desa Saja Bisa Tinggal Seperti Raja
Oleh: Mohamad Sobari
Saya selalu percaya, pemimpin yang baik itu biasanya tidak terlalu sibuk memperbesar rumahnya.
Ia sibuk memperbesar tanggung jawabnya.
Ia tidak sibuk meninggikan pagar, tetapi meninggikan rasa aman rakyatnya.
Ia tidak sibuk memoles ruang tamu, tetapi memikirkan bagaimana ruang hidup
masyarakat bisa lebih layak.
Karena itu, ketika saya membaca atau mendengar narasi tentang pemimpin tertinggi Iran yang disebut hidup sederhana, tidak menjadikan kekuasaan sebagai panggung kemewahan pribadi, saya tidak sedang membahas Iran semata.
Saya justru sedang bercermin pada Indonesia.
Dan jujur saja, cermin itu kadang terasa memalukan.
Sebab di negeri ini, kita terlalu sering menyaksikan ironi yang sulit dibantah:
di level tertinggi bicara pengabdian, tapi di level terbawah justru banyak yang sibuk membangun simbol kekuasaan.
Yang lebih menyakitkan, kadang tingkat kepala desa saja rumahnya sudah seperti istana.
Padahal rakyat di sekitarnya masih ada yang atapnya bocor.
Kesederhanaan Pemimpin Selalu Menjadi Bahasa Moral
Bagi rakyat, pemimpin tidak hanya dinilai dari pidato, jargon, atau baliho.
Rakyat menilai pemimpin dari hal yang sangat sederhana:
- bagaimana ia hidup,
- bagaimana ia memakai fasilitas,
- bagaimana ia menahan diri,
- dan bagaimana ia menjaga amanah.
Di situlah kesederhanaan menjadi penting.
Bukan karena rakyat membenci kekayaan, tetapi karena kesederhanaan adalah tanda bahwa kekuasaan belum sepenuhnya memakan nurani.
Kalau seorang pengusaha sukses punya rumah besar, itu biasa.
Tetapi kalau seorang pejabat publik—yang hidupnya bersandar pada anggaran, fasilitas, atau pengaruh jabatan—tiba-tiba menampilkan kemewahan yang melompat jauh dari logika penghasilannya, maka publik berhak bertanya:
ini hasil kerja… atau hasil posisi?
Pertanyaan seperti itu bukan kebencian.
Itu adalah bentuk kewaspadaan moral masyarakat.
Iran dan Simbol Kesederhanaan Kekuasaan
Dalam banyak narasi politik dunia Islam, pemimpin yang tidak hidup mencolok sering kali mendapatkan simpati moral dari publik.
Bukan karena sistem politik negaranya pasti ideal.
Bukan juga karena semua kebijakan mereka otomatis benar.
Tetapi karena rakyat selalu punya radar etika yang sederhana:
pemimpin yang benar biasanya tidak terlalu rakus memamerkan kenyamanan pribadinya.
Dalam konteks Iran, posisi pemimpin tertinggi (supreme leader) memang bukan jabatan biasa. Ia adalah pusat kekuasaan politik, militer, dan ideologis negara. Secara konstitusional, ia mengarahkan kebijakan umum negara, memegang komando angkatan bersenjata, serta mengangkat banyak pejabat strategis. Britannica juga menjelaskan bahwa lembaga ini berkembang menjadi pusat kekuasaan yang sangat dominan dalam sistem Republik Islam Iran. (Encyclopedia Britannica)
Jadi, ketika publik membandingkan figur pemimpin tinggi yang diasosiasikan dengan kesederhanaan dengan realitas pejabat lokal di Indonesia yang hidup mencolok, sebenarnya yang sedang dibandingkan bukan sekadar negara.
Yang dibandingkan adalah etika kekuasaan.
Dan di situlah Indonesia terasa kalah bukan dalam kekayaan, tapi dalam rasa malu.
Jabatan di Indonesia Terlalu Sering Dianggap Tiket Naik Kelas
Inilah penyakit besar kita:
jabatan terlalu sering dianggap sebagai tiket naik kelas sosial.
Begitu seseorang memperoleh posisi, yang berubah bukan hanya
tugasnya.
Yang ikut berubah sering kali adalah:
- gaya hidupnya,
- seleranya,
- cara bicaranya,
- cara keluarganya tampil,
- bahkan cara lingkungannya memperlakukannya.
Jabatan bukan lagi amanah.
Jabatan berubah menjadi alat untuk “naik derajat” secara visual.
Maka jangan heran jika kita melihat fenomena yang sangat khas Indonesia:
- baru beberapa tahun menjabat, rumah membesar,
- pagar meninggi,
- kendaraan bertambah,
- gaya hidup menyesuaikan “kelas baru”,
- dan keluarga ikut menikmati aura kekuasaan.
Sementara rakyat?
Masih berkutat dengan persoalan yang itu-itu juga:
- jalan rusak,
- saluran air buruk,
- pelayanan lambat,
- bantuan sosial tidak rapi,
- anak muda sulit kerja,
- UMKM jalan sendiri tanpa dukungan nyata.
Di titik itu, saya sering bertanya dalam hati:
yang sedang dibangun ini desa… atau gengsi pribadi?
Kepala Desa Itu Pelayan Warga, Bukan Sultan Kecil
Kalau mau jujur, jabatan kepala desa di Indonesia ini sebetulnya sangat strategis.
Ia adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat.
Bagi banyak warga, negara itu bukan presiden.
Negara itu bukan menteri.
Negara itu bukan gedung-gedung besar di ibu kota.
Bagi rakyat kecil, negara hadir lewat:
- kantor desa,
- pelayanan administrasi,
- bantuan yang turun,
- aparat kampung,
- dan keputusan yang menyentuh hidup sehari-hari.
Karena itu, kepala desa seharusnya menjadi figur yang paling terasa manfaatnya.
Tetapi persoalannya, di banyak tempat, jabatan ini justru berubah menjadi wilayah yang rawan memelihara mental feodal.
Ada yang mulai merasa dirinya tokoh utama desa.
Ada yang ingin dihormati berlebihan.
Ada yang ingin diperlakukan seperti penguasa kecil.
Ada pula yang pelan-pelan membangun kerajaan mini di sekitar kekuasaan
administratifnya.
Lalu muncullah rumah-rumah besar itu.
Rumah yang sering kali bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga pesan simbolik:
“Saya berhasil. Saya punya kuasa. Saya berbeda dari kalian.”
Dan justru di situlah masalah moralnya.
Rumah Mewah Pejabat Itu Kadang Bukan Soal Arsitektur, Tapi Soal Luka Sosial
Saya tidak anti orang kaya.
Saya juga tidak sedang mengharamkan rumah besar.
Kalau seseorang kaya dari usaha, bisnis, inovasi, kerja keras, dan proses yang sehat—silakan.
Tetapi kalau seseorang hidup dari jabatan publik, lalu gaya hidupnya melesat jauh lebih cepat daripada logika penghasilannya, maka rakyat berhak curiga.
Karena dalam negara yang sehat, pejabat itu seharusnya hidup terbuka secara moral, bukan hanya tertib secara administratif.
Masalahnya, di Indonesia kita terlalu sering puas pada formalitas.
Selama tidak tertangkap, dianggap aman.
Selama ada laporan, dianggap selesai.
Selama bisa menjelaskan di atas kertas, dianggap wajar.
Padahal rakyat punya alat ukur yang jauh lebih jujur daripada dokumen:
mata mereka sendiri.
Rakyat bisa melihat.
Mereka tahu siapa yang sebelum menjabat biasa saja, lalu
setelah menjabat hidupnya melonjak drastis.
Mereka tahu siapa yang rumahnya tiba-tiba megah.
Mereka tahu siapa yang keluarganya mendadak ikut “naik panggung”.
Dan walau rakyat sering diam, bukan berarti mereka tidak paham.
Mereka hanya sedang menyimpan kesimpulan.
Masalah Kita Bukan Cuma Korupsi Uang, Tapi Korupsi Mental
Saya kira inilah persoalan yang lebih berbahaya:
Indonesia bukan hanya menghadapi korupsi anggaran, tetapi juga korupsi mental.
Korupsi mental itu terjadi saat jabatan tidak lagi dilihat sebagai amanah, tetapi sebagai kesempatan.
Kesempatan untuk:
- membalas biaya politik,
- mengamankan keluarga,
- memperluas jaringan,
- mempertebal status sosial,
- dan menumpuk simbol keberhasilan pribadi.
Akhirnya lahirlah generasi pejabat yang mungkin tidak selalu mencuri secara vulgar, tetapi hidup dalam logika memanfaatkan posisi.
Dan itu sangat merusak.
Karena ketika satu generasi pejabat hidup dengan logika seperti itu, masyarakat pun belajar hal yang salah:
“Kalau dapat jabatan, ya harus ada hasil untuk diri sendiri.”
Inilah awal kehancuran etika publik.
Orang tidak lagi berlomba menjadi pemimpin yang bermanfaat.
Orang berlomba menjadi pemimpin yang “beruntung”.
Kekhawatiran ini bukan sekadar asumsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah lama menyoroti kerentanan dana desa terhadap penyalahgunaan. ICW mencatat bahwa pelaku terbanyak dalam banyak kasus penyimpangan di level desa adalah kepala desa dan perangkat desa, dengan modus mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, hingga mark-up proyek. Bahkan dalam sorotan terbaru, ICW menyebut korupsi di sektor desa masih menjadi persoalan serius. (Antikorupsi)
Artinya, persoalan desa kita bukan sekadar kurang anggaran.
Kadang justru persoalannya adalah:
anggarannya ada, tapi akhlak pengelolaannya yang bocor.
Kesederhanaan Pemimpin Itu Bukan Gaya, Tapi Pengendalian Diri
Kita sering salah paham.
Kesederhanaan pemimpin itu bukan soal pencitraan pakai baju
lusuh.
Bukan pula sekadar tampil biasa saat kamera menyala.
Kesederhanaan yang sejati adalah ketika seseorang punya kuasa besar, tetapi menolak hidup berlebihan.
Dan ini tidak mudah.
Karena kekuasaan selalu menggoda.
Ia menggoda untuk merasa lebih penting.
Ia menggoda untuk merasa pantas mendapatkan lebih.
Ia menggoda untuk menganggap fasilitas sebagai hak pribadi.
Ia menggoda untuk membuat keluarga ikut menikmati aura jabatan.
Maka ketika ada pemimpin yang tetap sederhana, yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat mempertebal kemewahan, itu sesungguhnya bukan hal kecil.
Itu adalah bukti bahwa ia masih mampu mengendalikan dirinya.
Dan menurut saya, inilah kualitas yang makin langka di Indonesia.
Kita terlalu banyak punya pejabat yang pandai bicara soal
rakyat,
tetapi terlalu sedikit yang benar-benar takut hidup mewah di atas penderitaan
rakyat.
Indonesia Kekurangan Rasa Malu dalam Kekuasaan
Kalau saya harus menyebut satu hal yang paling hilang dari kepemimpinan kita hari ini, mungkin itu adalah:
rasa malu.
Malu itu penting.
Malu kalau jalan kampung rusak tapi rumah sendiri berlantai
marmer.
Malu kalau kantor pelayanan sempit tapi garasi pribadi luas.
Malu kalau rakyat susah air bersih tapi halaman rumah sendiri ditata seperti
resort.
Malu kalau warga antre bantuan tapi keluarganya tampil paling makmur di
lingkungan.
Tanpa rasa malu, kekuasaan akan berubah menjadi kebal rasa.
Dan ketika pejabat sudah kebal rasa, maka yang tersisa hanya dua hal:
- pamer kekuasaan, dan
- penjarahan yang dibungkus legalitas.
Di atas kertas mungkin semuanya rapi.
Tapi di mata rakyat, semuanya tetap terasa janggal.
Jangan Salahkan Rakyat Kalau Mereka Sinis
Kadang elite marah ketika rakyat sinis kepada pejabat.
Padahal sinisme itu tidak lahir dari ruang kosong.
Sinisme lahir dari terlalu banyak pengkhianatan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi kebiasaan.
Rakyat bosan melihat orang biasa berubah jadi arogan setelah
punya jabatan.
Rakyat bosan melihat rumah pejabat makin besar sementara kehidupan warga jalan
di tempat.
Rakyat bosan mendengar kata “pengabdian” diucapkan oleh orang-orang yang tampak
sangat menikmati fasilitas kekuasaan.
Dan saya kira rakyat punya hak untuk jenuh.
Karena terlalu lama negeri ini meminta rakyat untuk sabar,
sementara terlalu sedikit pejabat yang diminta untuk sederhana.
Pemimpin Sejati Tidak Terlihat dari Rumahnya, Tapi dari Jejaknya
Pada akhirnya, sejarah tidak terlalu peduli seberapa megah rumah seorang pejabat.
Yang diingat sejarah adalah:
- apakah ia jujur,
- apakah ia menahan diri,
- apakah ia menjaga amanah,
- dan apakah kehadirannya meringankan beban rakyat.
Rumah besar tidak otomatis membuat seseorang besar.
Bahkan sering kali sebaliknya:
semakin besar rumah seorang pejabat, semakin besar pula pertanyaan publik tentang dari mana semuanya berasal.
Karena itu saya selalu merasa, pemimpin yang benar tidak akan terlalu nyaman hidup mencolok di tengah rakyat yang masih berjuang.
Ia akan membatasi dirinya.
Ia akan menjaga rasa malunya.
Ia akan sadar bahwa jabatan itu bukan warisan, bukan panggung, bukan alat
pamer, dan bukan jalan pintas menuju kemewahan.
Jabatan adalah ujian.
Dan banyak orang, sayangnya, gagal justru saat hidup mereka mulai terlihat berhasil.
Penutup
Kalau benar ada pemimpin yang hidup sederhana meski memegang kuasa besar, maka itu adalah pelajaran penting bagi siapa pun—termasuk bagi kita di Indonesia.
Sebab negeri ini tidak terlalu kekurangan orang pintar.
Tidak terlalu kekurangan orang yang pandai bicara.
Bahkan tidak terlalu kekurangan slogan.
Yang kita kekurangan adalah:
pemimpin yang kuat menahan diri.
Dan selama jabatan masih dipakai untuk memperbesar rumah, mempertebal status, dan mempercantik citra keluarga, maka rakyat akan terus melihat satu kenyataan pahit:
bahwa terlalu banyak orang masuk kekuasaan bukan untuk melayani, tapi untuk naik kelas.
Padahal seharusnya, semakin tinggi jabatan seseorang,
semakin kecil jarak hidupnya dengan penderitaan rakyat.
Bukan semakin jauh.
— Mohamad Sobari
Sumber / Referensi
- Encyclopaedia Britannica. Supreme Leader of Iran
- Encyclopaedia Britannica. Who is Iran’s supreme leader?
- Encyclopaedia Britannica. Can the supreme leader of Iran be removed?
- Indonesia Corruption Watch (ICW). Village Funds are Prone to Misuse
- Kompas.com. ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa
Reuters. Who is Mojtaba Khamenei, Iran’s new suprem
Related Posts
About The Author
darustation
berkembang dengan terencana