Mungkinkah Banten Kembali ke Jawa Barat?

Sebuah Renungan tentang Sejarah, Harapan, dan Keikhlasan

Sebagai warga Banten yang mencintai tanah leluhurnya, saya merasa terpanggil untuk menuliskan sebuah renungan—yang mungkin cukup menggelitik. Pertanyaan yang saya simpan cukup lama dalam hati ini akhirnya muncul kembali ke permukaan, setelah menyimak gagasan besar yang dibawa oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM) tentang “Jawa Barat Istimewa”.

Gagasan itu bukan hanya menyentuh urusan politik atau pembangunan, tapi juga meresonansi nilai-nilai budaya, sejarah, dan bahkan identitas kita sebagai orang Sunda. Maka muncullah pertanyaan ini:
Mungkinkah Banten suatu saat kembali bergabung dengan Jawa Barat?

Pertanyaan ini mungkin terasa aneh. Tapi mari kita buka pikiran dan hati kita. Bukan untuk memaksakan kehendak, melainkan untuk menjajaki kemungkinan—karena sejarah selalu memberi ruang untuk perubahan, dan masa depan terbuka bagi siapa saja yang mau memperjuangkan kebaikan.

1. Banten dan Jawa Barat: Akar yang Sama, Jalan yang Berbeda

Banten bukan “pecahan” Jawa Barat semata. Ia lahir dari semangat untuk mandiri, setelah puluhan tahun merasa pembangunan kurang merata. Pada tahun 2000, Banten resmi menjadi provinsi sendiri, melepaskan diri dari Jawa Barat dengan harapan bisa lebih cepat maju dan sejahtera.

Namun, kalau kita telisik lebih dalam, Banten dan Jawa Barat punya akar sejarah dan budaya yang sangat kuat.
Keduanya sama-sama bagian dari peradaban Sunda kuno yang berpusat pada Kerajaan Pajajaran. Bahkan nama-nama seperti Pakuan, Sunda, hingga Cipamali adalah jejak sejarah yang masih hidup hingga kini.

Bahkan, kesamaan bahasa, adat, hingga struktur sosial masyarakat Sunda di wilayah Pandeglang, Lebak, sebagian Serang dan Bogor Barat tidak bisa diabaikan. Secara sosiologis dan kultural, kita ini saudara dekat. Dan saudara, sekeras apa pun sempat berselisih, tetap memiliki kemungkinan untuk kembali duduk bersama.

2. Jawa Barat Istimewa: Harapan Baru dari Gagasan Besar

Gagasan “Jawa Barat Istimewa” yang digaungkan oleh KDM bukan sekadar retorika politik. Ia bicara tentang model pembangunan yang manusiawi, berbasis budaya, merakyat, dan mengedepankan nilai-nilai luhur masyarakat Sunda: santun, jujur, guyub, dan gotong royong.

Apa yang dimaksud dengan “istimewa” di sini bukan hanya soal fasilitas atau anggaran khusus, tetapi cara pandang yang menjadikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Gagasan ini menawarkan:

• Pendidikan berbasis karakter dan budaya lokal
• Pemberdayaan ekonomi pedesaan dan UMKM
• Penataan kota dan desa yang bersih, ramah, dan spiritual
• Pemerintahan yang jujur, transparan, dan melayani

Bayangkan jika semua itu bisa diwujudkan dalam skala luas. Apakah kita di Banten tidak ingin menjadi bagian dari gelombang perubahan seperti itu?

3. Kenapa Harus Ada Pengkajian yang Serius

Tentu saja, menyatukan kembali Banten dengan Jawa Barat bukan perkara gampang. Ini menyangkut aspek hukum, administrasi, politik, bahkan psikologis. Maka diperlukan kajian menyeluruh, setidaknya dari beberapa aspek berikut:

a. Aspek Hukum dan Administratif

• Harus melalui mekanisme resmi: usulan DPRD, Gubernur, dan persetujuan pemerintah pusat.
• Perubahan batas wilayah memerlukan revisi undang-undang.
• Perlu survei dan persetujuan dari masyarakat (melalui jajak pendapat atau referendum daerah).

b. Aspek Politik

• Apakah ada kehendak politik dari dua belah pihak?
• Apakah tokoh-tokoh lokal dan nasional mendukung atau menolak?

c. Aspek Ekonomi dan Pembangunan

• Bagaimana dampaknya terhadap APBD masing-masing daerah?
• Apakah daerah-daerah yang saat ini tertinggal bisa lebih cepat maju jika berada dalam satu provinsi besar?

d. Aspek Sosial Budaya

• Apakah masyarakat merasa memiliki identitas yang sama?
• Apakah akan ada resistensi dari sebagian kelompok yang merasa “kehilangan identitas”?

Tanpa kajian yang jujur dan menyeluruh, wacana ini hanya akan menjadi wacana kosong atau bahkan konflik horizontal.

4. Bukan Soal Wilayah, Tapi Visi Bersama

Mari kita jernihkan satu hal: tujuan dari wacana ini bukan soal “bergabung” dalam arti sempit administratif, tapi menyatukan semangat. Kita ingin kembali menghidupkan nilai-nilai kebesaran Pajajaran—yang bukan soal kerajaan, tapi soal kesejahteraan, keadilan, dan integritas.

Jika Banten bisa mengadopsi nilai-nilai itu tanpa harus secara fisik bergabung ke Jawa Barat—itu juga baik. Tapi jika dalam prosesnya, masyarakat merasa lebih baik jika bersatu kembali dengan Jawa Barat karena lebih efektif, efisien, dan sejalan—maka kenapa tidak?

Yang paling penting, kita menumbuhkan kesadaran bahwa kita bukan kompetitor, bukan saingan. Kita ini saudara.
Kita ini bagian dari cerita besar yang sama.

5. Perlu Keikhlasan dan Keberanian

Wacana penyatuan kembali ini mungkin akan menimbulkan resistensi. Tapi bukan berarti harus ditolak mentah-mentah. Sebaliknya, perlu keikhlasan dari semua pihak: untuk belajar dari sejarah, untuk menerima kenyataan masa kini, dan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik bersama-sama.

Dan juga: perlu keberanian. Keberanian untuk memutuskan yang terbaik, walau tidak populer. Karena sejarah besar tidak pernah ditulis oleh mereka yang bermain aman, tapi oleh mereka yang tulus, jujur, dan berani melihat jauh ke depan.

Penutup: Menjadi Bagian dari Kebesaran, Apa Salahnya?

Jadi, apakah Banten sebaiknya kembali bergabung ke Jawa Barat?

Saya tidak punya jawabannya sekarang. Tapi saya punya harapan:
Bahwa kita semua, di Banten maupun Jawa Barat, bisa kembali menyadari bahwa kita berasal dari akar yang sama. Kita punya peluang untuk kembali menyusun masa depan yang besar—asal mau membuka hati, pikiran, dan mengedepankan keikhlasan di atas ego sektoral.

Karena pada akhirnya, ini bukan soal peta politik, tapi soal rasa memiliki, rasa satu nasib, dan rasa ingin sejahtera bersama.

Dan jika itu dimulai dari sebuah renungan sederhana seperti ini—maka saya percaya, masih ada harapan bagi tanah Pajajaran untuk kembali bersinar.

---

Ditulis dengan cinta dan kerinduan akan persatuan yang tulus,
dari Desa Daru, Jambe, Kab. Tangerang, Banten.
~ Mohamad Sobari