Menuju Solusi Penguatan Desa di Tengah Kebijakan Fiskal

Polemik Dana Desa 2026—mulai dari ketegasan Menteri Keuangan, kegelisahan desa, aksi demo, hingga audit—sejatinya membuka satu kenyataan penting: hubungan fiskal antara pusat dan desa sedang berada dalam fase paling sensitif.

Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang salah, melainkan bagaimana situasi ini diselesaikan tanpa mengorbankan desa maupun stabilitas negara.

---

Desa dan Negara: Sama-sama Menanggung Beban

Negara berada dalam tekanan menjaga APBN, disiplin fiskal, dan kredibilitas kebijakan.
Desa berada dalam tekanan kebutuhan riil warga yang tidak bisa ditunda.

Keduanya sebenarnya tidak berhadap-hadapan, tetapi sama-sama menanggung beban sistem yang semakin kompleks:

• Regulasi berlapis
• Program prioritas yang terus bertambah
• Beban administrasi yang makin berat
• Ruang diskresi yang semakin sempit

Jika kondisi ini terus dibiarkan, desa akan semakin sibuk bertahan, bukan berkembang.

---

Jalan Menuju Solusi: Beberapa Titik Kunci

Solusi penguatan desa tidak bisa satu dimensi. Ia harus menyentuh kebijakan, tata kelola, dan cara pandang.

1. Fleksibilitas Dana Desa yang Terukur

Dana Desa perlu dikembalikan pada ruh awalnya: berbasis kebutuhan lokal.
Bukan fleksibilitas liar, tetapi fleksibilitas yang:

• berbasis tipologi desa
• berbasis kinerja dan kepatuhan
• berbasis kondisi sosial-ekonomi

Desa yang tertib dan transparan layak mendapatkan ruang gerak lebih luas.

---

2. Program Nasional Jangan Menjadi Beban Terselubung

Program nasional—termasuk penguatan koperasi desa—harus diposisikan sebagai opsi strategis, bukan kewajiban fiskal yang memaksa.

Desa perlu diberi ruang untuk menentukan:

• kesiapan
• skala pelaksanaan
• tahapan pengembangan

Tanpa itu, program baik justru berpotensi melemahkan desa.

---

3. Audit sebagai Sarana Penguatan, Bukan Ancaman

Audit Dana Desa tidak bisa dihindari. Namun cara audit dijalankan sangat menentukan dampaknya.

Audit seharusnya menjadi:

• sarana pembelajaran
• alat perbaikan tata kelola
• penguatan kapasitas aparatur desa

Bukan sekadar momok pencairan atau tekanan administratif.

---

Tanggapan Darustation

Darustation memandang bahwa ketegasan fiskal pemerintah pusat adalah keniscayaan, namun ketahanan desa adalah keharusan.

Masalah muncul ketika kebijakan fiskal terlalu fokus pada kepatuhan, sementara kondisi nyata desa kurang mendapat ruang dalam perumusan kebijakan.

Darustation menilai:

• Demo aparatur desa adalah gejala tekanan struktural, bukan semata pembangkangan
• Audit yang menguat pasca demo adalah reaksi sistem, bukan solusi jangka panjang
• Ketegangan pusat–desa akan terus berulang jika dialog kebijakan tidak dibuka secara serius

Dengan kata lain, desa bukan masalah yang harus dikendalikan, tetapi mitra yang harus diperkuat.

---

Saran Darustation untuk Jalan ke Depan

Sebagai media kebijakan yang fokus pada isu desa dan tata kelola, Darustation menyampaikan beberapa saran konkret:

1. Buka Forum Dialog Kebijakan Pusat–Desa

Bukan sosialisasi satu arah, melainkan forum evaluasi terbuka yang:

• mendengar pengalaman desa
• membahas hambatan riil
• mencari solusi bersama

Dialog tidak melemahkan kebijakan, justru memperkuat legitimasi negara.

---

2. Pisahkan Aspirasi Desa dari Stigma Pelanggaran

Tidak semua desa yang bersuara sedang bermasalah.
Menyamakan aspirasi dengan indikasi pelanggaran justru menciptakan ketakutan birokratis di desa.

Aspirasi perlu dibaca sebagai early warning, bukan ancaman.

---

3. Perkuat Pendampingan, Kurangi Beban Administratif

Jika negara menuntut kepatuhan tinggi, maka negara juga wajib:

• meningkatkan kualitas pendamping desa
• menyederhanakan laporan
• memberi waktu adaptasi kebijakan

Tanpa itu, desa akan terus tertinggal secara administratif.

---

4. Jadikan Desa Subjek Pembangunan

Desa bukan sekadar penerima dana dan pelaksana program.
Desa harus diposisikan sebagai subjek pembangunan dengan kearifan lokalnya sendiri.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang hidup di lapangan, bukan hanya rapi di atas kertas.

---

Penutup: Menjaga Fiskal, Menguatkan Desa

Menjaga disiplin fiskal adalah tugas negara.
Menjaga napas desa adalah amanat konstitusi.

Solusi terbaik bukan memilih salah satu, tetapi menyatukan keduanya dalam kebijakan yang adil, dialogis, dan kontekstual.

Jika desa diberi ruang untuk tumbuh, dipercaya, dan diperkuat, maka Dana Desa tidak hanya akan patuh pada regulasi—tetapi juga bermakna bagi kehidupan warga.

Dan di sanalah, kebijakan fiskal menemukan makna sejatinya:
bukan sekadar angka, melainkan keberlanjutan kehidupan. (ds)

Sumber Berita Utama

📌 Pendidikan kebijakan Purbaya soal Dana Desa 2026

• Menkeu: Pencairan Dana Desa tetap sesuai regulasi, meski disuarakan kritik kepala desa. ANTARA News Jambi

📌 Protes aparatur desa terhadap PMK Dana Desa

• Aparatur desa bergolak setelah PMK soal pencairan Dana Desa Tahap II. Desa Krandegan Purworejo

📌 Contoh masalah pencairan Dana Desa di tingkat desa

• Dana Desa Tahap II tidak dicairkan membuat desa kesulitan bayar insentif guru PAUD hingga internet desa. Desa Krandegan Purworejo

📌 Pernyataan Purbaya tentang demo kepala desa

• Purbaya menyatakan tidak akan mengubah aturan sekalipun ada protes dari kepala desa. detikcom

📌 Audit dan pengawasan oleh Inspektorat desa

• Inspektorat melakukan monitoring dan audit tata kelola Dana Desa untuk perbaikan dan pembinaan administrasi desa. Inspektorat Jombang

📌 Jaminan pemerintah terhadap kekurangan Dana Desa 2025 dipenuhi tahun 2026

• Pemerintah menjamin Dana Desa 2025 yang belum dibayar akan dipenuhi pada 2026. Antara News