Selisih Ukuran Tanah dalam Sertifikasi: Indikasi Kecurangan dan Tuntutan Hukum

Proses sertifikasi tanah di desa kerap kali menjadi persoalan serius bagi masyarakat, terutama saat hasil pengukuran tanah oleh pihak desa atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan luas tanah yang jauh lebih kecil dari data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang signifikan, bahkan hingga setengah dari luas yang tercantum di PBB, sering kali memicu pertanyaan: apakah ini murni kesalahan teknis atau ada indikasi kecurangan yang melibatkan desa, kecamatan, hingga BPN?

Mengapa Luas Tanah Bisa Berbeda?

1. Ketidaksesuaian Data Lama
   SPPT PBB sering kali didasarkan pada data lama yang tidak diperbarui. Proses pengukuran awal bisa dilakukan dengan alat tradisional yang kurang akurat dibandingkan teknologi modern. Akibatnya, luas yang tercatat di PBB bisa berbeda dari kondisi aktual di lapangan.
2. Kesalahan Pengukuran Ulang
   Saat pengajuan sertifikat tanah, pengukuran ulang menggunakan alat modern seperti GPS atau total station dilakukan untuk menentukan luas sebenarnya. Namun, jika terjadi pengurangan yang terlalu besar, patut dicurigai adanya kesalahan prosedur atau bahkan intervensi pihak tertentu.
3. Indikasi Kecurangan
   Ada beberapa potensi kecurangan yang bisa terjadi:

• Manipulasi Data: Oknum di tingkat desa atau kecamatan sengaja memotong luas tanah demi kepentingan pribadi atau untuk pihak tertentu.
• Kolusi dengan BPN: Oknum BPN dapat terlibat dalam “mengesahkan” data yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.
• Pungutan Liar: Warga diminta memberikan uang tambahan agar luas tanah yang “hilang” dapat dipulihkan dalam sertifikat.

Konsekuensi Hukum atas Kecurangan

Jika terbukti adanya kecurangan yang melibatkan aparat desa, kecamatan, atau BPN, berikut adalah langkah hukum dan konsekuensi yang dapat dihadapi:

1. Tuntutan Pidana

• Pasal 385 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana penggelapan hak atas tanah. Jika oknum terbukti dengan sengaja mengurangi luas tanah untuk kepentingan pribadi, mereka dapat diancam pidana penjara.
• Pasal 423 KUHP: Tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi.

2. Tuntutan Perdata
Masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta:

• Pemulihan Hak: Penetapan ulang luas tanah sesuai fakta.
• Ganti Rugi: Jika masyarakat mengalami kerugian finansial akibat pengurangan luas tanah, penggugat dapat meminta kompensasi.

3. Sanksi Administratif
Aparat desa, kecamatan, atau BPN yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencopotan jabatan atau pemutusan hubungan kerja.

Langkah yang Harus Dilakukan Warga

Untuk melindungi hak atas tanah, warga dapat mengambil langkah berikut:

1. Kumpulkan Bukti
   Pastikan semua dokumen terkait, seperti SPPT PBB, riwayat pembayaran pajak, dan dokumen lainnya, tersimpan dengan baik sebagai bukti.
2. Lapor ke Instansi Terkait
   Ajukan pengaduan resmi ke BPN, inspektorat kabupaten, atau Ombudsman RI jika ada indikasi kecurangan.
3. Ajukan Gugatan ke Pengadilan
   Jika tidak ada penyelesaian administratif, warga dapat mengajukan gugatan hukum, baik perdata maupun pidana.
4. Libatkan Media dan LSM
   Untuk kasus yang bersifat sistemik dan melibatkan banyak pihak, publikasi melalui media atau bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memberikan tekanan kepada pihak berwenang.

Penutup

Kecurangan dalam pengukuran tanah bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan hak masyarakat sebagai pemilik tanah sah. Dengan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan langkah hukum yang tegas, diharapkan praktik-praktik curang ini dapat dicegah dan diatasi. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pengelolaan data tanah dengan digitalisasi dan pengawasan ketat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. (DS)