Inspektorat dan Dana Desa: Ketika “Aman Terkendali” Tak Selalu Berarti Adil

Oleh: Darustation

Dana Desa adalah salah satu kebijakan paling strategis dalam pembangunan Indonesia. Triliunan rupiah setiap tahun ditransfer langsung ke desa dengan harapan besar: mengentaskan kemiskinan, memperkuat ekonomi lokal, dan menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok.

Namun, di balik laporan keuangan yang sering dinyatakan “aman” atau “terkendali”, muncul pertanyaan yang tak boleh diabaikan:
apakah dana itu benar-benar sampai pada rakyat sebagaimana mestinya?

Di titik inilah peran Inspektorat menjadi sangat menentukan.

Inspektorat: Lebih dari Sekadar Pemeriksa Dokumen

Inspektorat bukan sekadar lembaga administratif yang memeriksa kelengkapan laporan. Ia adalah penjaga amanah publik. Dalam konteks Dana Desa, Inspektorat seharusnya berdiri di antara kekuasaan dan rakyat, memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kepercayaan.

Unggahan akun Suara Jepara mengingatkan publik bahwa audit bukan sekadar prosedur teknis, melainkan persoalan keadilan sosial dan tanggung jawab moral.

Fungsi Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa

Secara normatif dan praktik, Inspektorat memiliki empat peran utama dalam pengelolaan Dana Desa:

---

1. Pengawasan dan Pemeriksaan

Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin atas penggunaan Dana Desa, meliputi:

• Administrasi pengelolaan keuangan
• Pengadaan barang dan jasa
• Bukti transaksi dan pertanggungjawaban
• Kesesuaian laporan dengan kondisi riil di lapangan

Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan yang rapi. Jalan desa yang cepat rusak, program yang tidak dirasakan warga, atau kegiatan yang minim partisipasi publik adalah sinyal bahwa pengawasan perlu ditajamkan.

---

2. Pembinaan Aparatur Desa

Selain mengawasi, Inspektorat juga memiliki fungsi pembinaan melalui:

• Bimbingan teknis (bimtek)
• Konsultasi pengelolaan Dana Desa
• Forum diskusi peningkatan kapasitas aparatur desa

Pembinaan penting agar aparatur desa tidak hanya patuh aturan, tetapi juga memahami esensi pengelolaan dana publik: transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat.

Tanpa pembinaan yang serius, kesalahan bisa berulang—baik karena ketidaktahuan maupun karena pembiaran.

---

3. Audit atas Dugaan Penyimpangan

Ketika masyarakat atau media melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Inspektorat wajib hadir secara tegas dan independen. Audit dilakukan terhadap:

• Laporan keuangan
• Pelaksanaan proyek
• Pengadaan barang dan jasa
• Potensi mark-up, proyek fiktif, dan konflik kepentingan

Pada tahap ini, audit adalah ujian keberanian. Sebab yang diuji bukan hanya angka, tetapi integritas pengawasan.

---

4. Tindak Lanjut dan Sanksi

Audit tanpa tindak lanjut hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik. Jika ditemukan pelanggaran, Inspektorat wajib:

• Memberikan rekomendasi perbaikan
• Menjatuhkan sanksi administratif
• Mendorong proses hukum bila ada unsur pidana

Penegakan ini penting agar Dana Desa tidak diperlakukan sebagai dana “bebas risiko”.

---

Di Balik Kata “Aman”, Ada Timbangan Keadilan

Narasi reflektif yang diangkat Suara Jepara menohok kesadaran kita:

“Audit sejati bukan di tangan auditor, melainkan di timbangan keadilan.”

Setiap rupiah Dana Desa yang disalahgunakan bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat. Pembangunan fisik tidak akan mampu menebus dosa sosial akibat penyalahgunaan amanah.

Rakyat mungkin tidak selalu bersuara, tetapi ketidakadilan selalu meninggalkan jejak.

---

Darustation: Menjaga Suara Nurani Publik

Darustation memandang bahwa pengawasan Dana Desa tidak boleh berhenti pada bahasa teknokratis. Ia harus dibaca sebagai persoalan:

• Etika kekuasaan
• Amanah publik
• Keadilan sosial

Inspektorat memiliki peran penting untuk memastikan Dana Desa tidak hanya aman secara administrasi, tetapi juga adil secara substansi.

---

Penutup

Dana Desa adalah kepercayaan negara kepada desa dan kepercayaan rakyat kepada para pengelolanya. Inspektorat berada di posisi strategis untuk menjaga kepercayaan itu tetap hidup.

Jika pengawasan dijalankan dengan keberanian, pembinaan dilakukan dengan ketulusan, dan audit ditegakkan tanpa kompromi, maka Dana Desa akan benar-benar menjadi alat kesejahteraan.

Namun jika semua hanya berhenti pada laporan, maka “aman terkendali” hanyalah kalimat kosong. (ds)

---

Sumber:

1. Instagram @suarajepara – Unggahan “Tugas Inspektorat terkait Dana Desa”, 12 Oktober
2. Narasi reflektif “INSPEKTORAT” dari akun Suara Jepara
3. Pemahaman umum tugas Inspektorat Daerah dalam pengawasan Dana Desa