Hutang Budi Dibalas Uang: Ketika Harga Diri Jadi Taruhan Janji Kampanye

Oleh: Blogger Pinggiran | Darustation

Ada yang bilang, “hutang budi dibawa mati.” Tapi di banyak desa dan kampung pinggiran, kalimat itu kini berubah makna—jadi “hutang budi dibayar tunai”, bahkan kalau perlu, dibayar dengan harga diri sendiri.

Cerita ini bukan kisah fiksi. Ini potret nyata yang berulang setiap musim kampanye datang. Seorang tokoh masyarakat yang dulu disanjung karena kejujuran dan keberaniannya berbicara kini terlihat gamang. Ia yang dulu tak pernah segan menegur pejabat desa soal dana pembangunan, kini duduk manis di barisan depan kampanye—menyuarakan janji calon yang bahkan baru seminggu dikenalnya.

Kenapa bisa begitu?

Jawabannya mungkin sederhana: hutang budi. Entah karena bantuan saat anaknya sakit, urusan tanah yang dibantu diselesaikan, atau sekadar diterpa rayuan jabatan dan uang saku. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang yang dihormati masyarakat, berubah jadi alat politik yang kehilangan suaranya sendiri.

Ketika Harga Diri Tak Lagi Mahal

Ada momen yang membekas dalam ingatan warga. Seorang ibu berseloroh di warung, “Dulu Pak RT itu berani bilang ‘tidak’ kalau program desa ngawur, sekarang malah ikut nyuruh orang milih ‘yang penting ada sembako’.”
Komentar itu disambut tawa getir. Karena semua tahu, sang tokoh memang pernah begitu vokal. Tapi sejak menjalin kedekatan dengan calon petahana, arah bicaranya ikut berubah. Bahkan wajahnya muncul di spanduk kampanye—bukan karena dicalonkan, tapi karena ‘disewa’.

Ironisnya, sebagian warga tetap segan padanya. Tapi diam-diam, banyak yang kecewa. Karena harga dirinya yang dulu dianggap tinggi, kini mudah ditebus dengan proposal kecil dan lembaran rupiah.

Hutang Budi Tak Harus Dilunasi Dengan Diam

Dalam budaya kita, membalas kebaikan itu penting. Tapi membalas dengan mematikan suara nurani? Itu bukan tradisi luhur—itu jebakan zaman. Ketika seseorang menjadikan hutang budi sebagai alasan untuk membenarkan kebijakan yang salah, di situlah integritasnya mulai terkikis.

Lebih baik berkata, “Saya berterima kasih, tapi saya tetap punya prinsip.” Daripada tunduk lalu jadi kaki tangan kezaliman.

Akhirnya, Siapa yang Dirugikan?

Bukan hanya tokoh itu. Tapi generasi muda yang melihat dan belajar bahwa integritas bisa dijual murah. Masyarakat yang mulai apatis karena merasa semua tokoh bisa dibeli. Dan tentu saja, desa itu sendiri—yang akhirnya dipimpin oleh mereka yang lebih lihai berjanji daripada bekerja.

Penutup:

Hutang budi adalah persoalan hati. Tapi politik adalah urusan tanggung jawab. Jika keduanya dicampur tanpa batas, maka yang tumbuh bukan lagi kepercayaan, tapi kecurigaan.

Semoga kita bisa memilih jalan yang lebih bermartabat—dimulai dari keberanian untuk tidak melunasi hutang budi dengan harga diri. (ds)