CESSI, Subrogasi, dan Novasi dalam Perspektif Hukum Positif

Jakarta, Juli 2025 — Dunia hukum dan keuangan di Indonesia terus berkembang, seiring dengan tuntutan profesionalisme dan kepastian hukum dalam praktik bisnis dan transaksi keuangan. Kompleksitas dunia usaha, terutama dalam pembiayaan dan pengelolaan risiko, membuat pemahaman terhadap perangkat-perangkat hukum menjadi semakin penting.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi para profesional hukum, khususnya di sektor perbankan dan keuangan syariah, adalah memahami serta mampu menerapkan konsep-konsep hukum perdata yang kompleks namun sangat esensial. Di antaranya adalah tiga prinsip hukum yang menjadi pondasi dalam perikatan keuangan dan perjanjian kontraktual, yaitu: CESSI, SUBROGASI, dan NOVASI.

Ketiga istilah ini bukanlah sekadar materi akademik yang dibahas dalam ruang kuliah hukum. Sebaliknya, ketiganya telah menjadi bagian dari praktik hukum positif Indonesia yang secara langsung bersentuhan dengan berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan pinjam-meminjam, restrukturisasi utang, pembiayaan aset, hingga penyusunan dan pelaksanaan perjanjian hukum dalam dunia usaha dan keuangan, baik di sektor konvensional maupun syariah.

---

📖 Memahami Tiga Pilar Hukum:

CESSI, SUBROGASI, dan NOVASI

Pembahasan ini mengangkat tiga pokok bahasan penting yang menjadi fondasi utama dalam hukum perikatan, yang tidak hanya dibutuhkan dalam tataran teori, namun juga harus dipahami secara mendalam agar mampu diterapkan secara tepat di lapangan.

---

✅ 1. CESSI (Pengalihan Piutang)

Secara umum, cessi adalah peristiwa hukum di mana hak tagih (piutang) yang dimiliki oleh seorang kreditur lama dialihkan kepada pihak lain sebagai kreditur baru. Cessi memberikan dasar legal bagi pihak ketiga untuk menjadi pemegang hak yang sah atas tagihan tersebut.

Dalam hukum perdata Indonesia, praktik ini diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang mengharuskan pengalihan dilakukan secara tertulis dan diberitahukan kepada debitur agar sah dan mengikat.

CESSI sangat penting dalam berbagai konteks:

• Sekuritisasi aset oleh lembaga keuangan
• Refinancing atau pembiayaan kembali dalam struktur keuangan syariah
• Pengalihan portofolio piutang oleh multifinance, leasing, atau BMT ke investor atau lembaga lain

Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan yang penting untuk dipahami, antara lain:

• Apakah piutang yang dijaminkan dapat dialihkan tanpa persetujuan debitur?
• Apakah cessi harus dilakukan dengan akta notaris atau cukup akta bawah tangan?
• Bagaimana dampaknya terhadap jaminan fidusia atau hak tanggungan?
• Apa perbedaan antara cessie dengan endosemen dalam konteks negotiable instruments seperti cek dan giro?

---

✅ 2. SUBROGASI (Pergantian Kreditur)

Subrogasi adalah mekanisme hukum di mana pihak ketiga menggantikan posisi kreditur setelah ia melunasi utang debitur kepada kreditur asli. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian sukarela, atau secara otomatis karena hukum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1400 sampai dengan 1403 KUHPerdata.

Subrogasi banyak dijumpai dalam:

• Skema penjaminan utang, di mana penjamin melunasi utang dan berhak menagih kepada debitur
• Pembayaran oleh perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung
• Pembiayaan ulang (refinance) oleh institusi keuangan lain

Dalam konteks keuangan syariah, subrogasi juga terjadi saat:

• Penjamin dalam akad kafalah membayar utang nasabah ke bank
• Lembaga penjamin syariah menggantikan bank sebagai kreditur

Isu penting yang perlu dipahami dalam implementasi subrogasi meliputi:

• Apakah hak jaminan otomatis berpindah ke subrogator?
• Apakah harus dibuatkan akta khusus atau cukup pernyataan?
• Apa perbedaan subrogasi dengan cessi dalam segi akibat hukum terhadap objek jaminan?

---

✅ 3. NOVASI (Perubahan Perikatan)

Novasi adalah suatu bentuk pembaharuan perikatan yang dilakukan dengan menghapus perikatan lama dan menggantikannya dengan yang baru, baik dalam bentuk perubahan pihak, objek, maupun isi dari perjanjian.

KUHPerdata mengatur novasi dalam Pasal 1413 sampai 1424, dan membaginya menjadi dua jenis:

• Novasi Objektif: Perubahan pada isi atau objek perjanjian. Contoh: perikatan awal berupa pembayaran dengan barang diubah menjadi uang.
• Novasi Subjektif: Perubahan pada pihak-pihak dalam perikatan, seperti perubahan nama kreditur atau debitur.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, novasi sering dijumpai pada:

• Restrukturisasi akad pembiayaan, seperti dari murabahah ke ijarah
• Perubahan identitas nasabah, baik karena penggabungan usaha, perubahan kepemilikan, atau pemindahan kewajiban

Risiko dari novasi yang tidak dirancang dengan baik dapat berupa:

• Gugurnya jaminan dari perikatan sebelumnya
• Munculnya wanprestasi tersembunyi
• Kebingungan pembuktian dalam proses litigasi

---

📚 Pendekatan Hukum Positif: Antara Teori dan Praktik

Pembahasan ini tidak hanya mengulas teori, tetapi juga menyajikan studi kasus riil, analisis dokumen hukum, dan simulasi skenario transaksi aktual.

Poin-poin penting yang disorot mencakup:

• Dasar hukum positif: KUHPerdata, UU Perbankan, UU Fidusia, dan Fatwa DSN-MUI
• Teknik penyusunan akta-akta hukum terkait Cessi, Subrogasi, dan Novasi
• Identifikasi dan mitigasi risiko hukum
• Strategi menyelesaikan sengketa akibat perjanjian yang cacat hukum

---

🎓 Siapa yang Perlu Mendalami?

Materi ini sangat relevan bagi berbagai kalangan profesional dan praktisi hukum, antara lain:

• Direksi dan Komisaris Bank Syariah
• Divisi Legal & Risk Management Bank dan LKS
• Konsultan Hukum dan Advokat
• Notaris dan PPAT
• Dewan Pengawas Syariah (DPS)
• Dosen Pascasarjana dan Program Doktor
• Hakim Agama dan Hakim Tinggi
• Pengelola koperasi, BMT, dan lembaga pembiayaan lainnya

---

🧩 Penutup: Ilmu Hukum Tak Hanya Diketahui, Tapi Harus Diterapkan

CESSI, SUBROGASI, dan NOVASI bukan hanya istilah hukum semata, melainkan alat transaksi yang strategis dan krusial dalam dunia keuangan dan perikatan. Jika dipahami dan diterapkan dengan tepat, ketiganya bisa menjadi solusi hukum yang sangat efektif. Namun, jika diabaikan atau salah diterapkan, dapat menimbulkan dampak hukum serius dan berisiko tinggi.

✨ Pemahaman menyeluruh terhadap ketiga konsep ini menjadi kunci dalam memperkuat fondasi legal transaksi bisnis, serta menjadi benteng dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.