Jalan Perumahan: Ketika Politik Melenggang di Atas Aspal, Konblok, dan Beton

darustation | 27 Juni 2025 | Info | Tidak ada Komentar

Di banyak perumahan baru, jalan lingkungan bukan sekadar fasilitas umum—ia adalah cermin dari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang peduli, dan siapa yang diam-diam memanfaatkan celah demi kepentingan.

Di banyak perumahan baru, jalan bukan sekadar fasilitas umum. Ia adalah wajah dari siapa yang memimpin, siapa yang peduli, dan siapa yang diam-diam mengambil untung. Begitulah yang terjadi di lingkungan kami.

Kami datang sebagai warga yang berharap akan transparansi. Tapi sejak awal, jalan utama hanya berupa tanah. Musim hujan menjadikannya lautan lumpur. Musim kemarau menaburkan debu ke dalam rumah.

Laporan ke RT, pertanyaan ke developer, hingga keluhan di grup WhatsApp tak membawa hasil. Hingga satu hari, akun media sosial komunitas desa menyampaikan kabar gembira:

“Proses berlangsung secara gotong royong bersama pengembang dan warga sekitar. Semoga membawa manfaat bagi mobilitas dan kenyamanan lingkungan!”

Kami sempat gembira—walau heran. Tapi kabar ini menyebar cepat. Banyak yang percaya. Hingga kami melakukan verifikasi.

Kami mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang cukup dekat dengan proyek tersebut, dan ia menjawab dengan jelas:

“Itu bukan dari developer. Itu bantuan dari partai politik.”

Ternyata, kabar dari media sosial komunitas itu hoaks.

🧱 Jalan Baru, Masalah Baru

Beberapa ruas jalan memang terlihat lebih baik. Ada yang diaspal, ada yang dibeton, juga ada yang di konblok. Tapi ternyata ada pelebaran jalan tanpa pemberitahuan. Hal itu menyebabkan kerusakan taman kecil milik warga dan saluran air rusak dan jebol.

Kami pun melaporkannya ke Ketua RT.

Dan beliau, dengan jujur, menjawab:

“Mohon maaf saya lupa infokan ke bapak……Terkait tanaman dan gotnya jadi jebol saya mohon maaf yang sebesar besarnya ya pak, soalnya pas pengerjaan malam sampai subuh saya lagi tugas yang mengawasi warga sekitarnya………”

Kami hanya bisa menghela napas. Bagaimana mungkin proyek itu berlangsung tanpa sepengetahuan pengurus lingkungan?

🏡 Ketua BPD dan Hadiah Rumah

Di balik semuanya, satu nama terus terdengar: Ketua BPD. Ia yang katanya pengawas desa, justru menjadi pengatur distribusi proyek. Dan tak lama setelah proyek jalan dikerjakan, ia diketahui mendapat rumah baru—lokasi strategis, akses mudah, nilai tinggi.

Diumumkan sebagai pembelian pribadi, tapi dengan penghasilan terbatas dan proses yang tidak transparan, warga menyimpulkan: itu bentuk penghargaan terselubung dari partai atau developer yang dibantunya.

💬 Pelajaran dari Jalan yang Tak Pernah Dimusyawarahkan

Kami belajar bahwa:

Tidak semua informasi di akun media komunitas bisa dipercaya.
Proyek jalan bisa menjadi alat kampanye politik, bukan pelayanan publik.
Pelebaran jalan bisa jadi bencana bagi taman warga dan saluran air.
Dan bahkan pengurus RT bisa tidak dilibatkan—dilompati oleh kekuatan politik di balik layar.

🔍 Kini Warga Bergerak

Warga mulai menyusun kronologi, mengumpulkan bukti, dan membuat laporan. Mereka ingin lingkungan ini kembali ke jalur yang adil dan transparan.

Karena jalan bukan hanya soal fisik. Tapi tentang partisipasi, kejujuran, dan kepemimpinan yang jujur kepada warganya.

📝 Kami tak menolak pembangunan. Tapi kami menolak dibohongi. Kami butuh jalan yang baik, bukan hanya permukaannya, tapi juga prosesnya.
Kami butuh saluran air yang mengalir, bukan saluran ke kepentingan sempit politik praktis.

Silahkan follow dan Info di Bio : www.instagram.com/darustation