Jika RT/RW Tidak Mensosialisasikan Kegiatan Warga, Apakah Bisa Terkena Hukum Pidana atau Perdata?

darustation | 30 Januari 2026 | Desa | Tidak ada Komentar

Catatan atas Informasi Penyerahan Aset Perumahan Daru Indah ke Pemkab Tangerang

Isu transparansi di tingkat lingkungan RT dan RW kembali mengemuka, khususnya ketika informasi yang menyangkut aset bersama warga tidak tersampaikan secara merata. Salah satu contoh konkret adalah penyerahan aset fasilitas umum Perumahan Daru Indah, Desa Daru, Kecamatan Jambe, kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang tidak diketahui oleh sebagian warga karena minimnya sosialisasi di tingkat RT/RW.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting:
apakah pengurus RT atau RW yang tidak mensosialisasikan informasi strategis seperti penyerahan aset perumahan dapat dikenai konsekuensi hukum pidana atau perdata?

RT dan RW: Bukan Pejabat Negara, Tetapi Memegang Fungsi Publik

RT dan RW memang bukan pejabat negara. Namun, mereka merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pelayanan dan komunikasi publik di lingkungan warga.

Dasar pengaturannya antara lain:

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri No. 18 Tahun 2018
Peraturan daerah dan peraturan desa setempat

Dalam konteks penyerahan aset perumahan, RT/RW memiliki peran penting sebagai penyampai informasi awal kepada warga, karena aset tersebut berkaitan langsung dengan:

Jalan lingkungan
Drainase
Ruang terbuka dan fasilitas umum lainnya

Penyerahan Aset Perumahan: Informasi Strategis, Bukan Sekadar Kabar Biasa

Penyerahan aset perumahan ke pemerintah daerah bukan kegiatan rutin, melainkan peristiwa penting karena menyangkut:

Status hukum aset
Pengelolaan dan pemeliharaan ke depan
Hak dan kewajiban warga setelah aset diserahkan

Karena itu, tidak mensosialisasikan informasi ini berpotensi menimbulkan:

Salah paham di tengah warga
Kecurigaan terhadap proses
Konflik sosial yang seharusnya bisa dihindari

Tidak Mensosialisasikan Informasi Aset: Kelalaian atau Pelanggaran?

Secara umum, tidak menyampaikan informasi penyerahan aset masih berada di wilayah kelalaian administratif dan etika komunikasi.

Namun, bobotnya meningkat apabila:

Warga tidak pernah diberi tahu sama sekali
Tidak ada musyawarah atau forum penjelasan
Informasi hanya beredar di kalangan terbatas

Dalam konteks ini, RT/RW dapat dipandang tidak optimal menjalankan fungsi pelayanan informasi publik.

Ketika Warga Tidak Dimasukkan ke Grup WhatsApp RT

Persoalan semakin kompleks ketika kanal komunikasi utama RT, yaitu grup WhatsApp RT, justru tidak dapat diakses oleh sebagian warga, padahal:

Warga tersebut berdomisili sah di Perumahan Daru Indah
Sudah mengonfirmasi nomor kepada Ketua RT
Menyatakan kesediaan untuk bergabung

Akibatnya, informasi tentang penyerahan aset Perumahan Daru Indah ke Pemkab Tangerang tidak diterima oleh warga yang bersangkutan.

Ini bukan soal dikeluarkan dari grup, melainkan tidak dimasukkan sejak awal, tanpa alasan yang jelas.

Hak Warga atas Informasi Aset Lingkungan

Aset perumahan adalah kepentingan bersama. Oleh karena itu, warga berhak:

Mengetahui proses penyerahan aset
Mendapat penjelasan sebelum dan sesudah penyerahan
Mengakses informasi melalui kanal komunikasi resmi RT

Jika akses tersebut terhambat, maka terjadi ketimpangan informasi yang bisa merugikan secara sosial maupun administratif.

Apakah Bisa Masuk Ranah Hukum?

1. Pidana

Tidak mensosialisasikan penyerahan aset tidak otomatis pidana. Namun dapat berpotensi pidana jika disertai:

Penyalahgunaan wewenang
Manipulasi informasi
Kerugian nyata bagi warga

2. Perdata

Jalur perdata lebih relevan jika terbukti:

Warga dirugikan akibat tidak memperoleh informasi
Ada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

3. Administratif dan Sosial

Ini yang paling realistis, antara lain:

Teguran dari RW atau desa
Evaluasi kepengurusan RT
Mosi tidak percaya dari warga

Transparansi sebagai Kunci Pengelolaan Aset Publik

Penyerahan aset Perumahan Daru Indah ke Pemkab Tangerang seharusnya menjadi momentum:

Penguatan komunikasi warga
Edukasi tentang status aset publik
Membangun kepercayaan, bukan kecurigaan

RT/RW tidak dituntut sempurna, tetapi dituntut terbuka.

Penutup

Ketika informasi strategis seperti penyerahan aset Perumahan Daru Indah ke Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak disosialisasikan secara merata, persoalannya bukan sekadar miskomunikasi.

Ia menyentuh: